Ketua DPC Organda Pulau Morotai, Asril Nyong
Sinarmalut.com, Morotai — Setelah melalui perjuangan selama beberapa bulan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, akhirnya berhasil memperjuangkan realisasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 50 ton atau setara 50.000 liter untuk triwulan IV tahun 2026.
Kuota tersebut mulai direalisasikan pada 9 November 2026 dan disalurkan melalui SPBU Sri Dewi. Kepastian ini menjadi kabar baik bagi para sopir dan pengusaha angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang, yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Ketua DPC Organda Pulau Morotai, Asril Nyong, mengatakan, selama kurang lebih empat tahun para sopir tidak mendapatkan alokasi Bio Solar subsidi sehingga terpaksa menggunakan Dexlite dengan harga sekitar Rp24.200 per liter.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional, bahkan sejumlah sopir terpaksa menghentikan aktivitas angkutan karena kesulitan memperoleh BBM.
"Dengan adanya kuota Bio Solar subsidi yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) Rp6.800 per liter, Asril berharap biaya operasional angkutan dapat kembali ditekan. Sementara itu, penyesuaian tarif angkutan masih menunggu surat keputusan (SK) perubahan tarif," jelasnya Senin (9/11/2026).
Menurutnya, perjuangan mendapatkan kuota tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, hearing dengan DPRD, hingga koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas.
Organda juga melakukan pendataan dan verifikasi kendaraan anggota, meliputi nomor polisi, STNK, serta jumlah armada angkutan penumpang dan barang agar penyaluran BBM tepat sasaran.
Asril berharap kuota 50 ton tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang berhak, khususnya angkutan umum dan angkutan barang. Ia juga meminta pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum turut mengawasi distribusi guna mencegah penyalahgunaan, penimbunan, maupun penjualan kembali kepada pengecer.
"Kami akan kawal sampai ke SPBU. Jangan sampai kuota 50 ton ini habis di tangan yang salah. Kuota ini merupakan hasil perjuangan bersama untuk sopir, angkutan umum, dan masyarakat Morotai," tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh anggota Organda agar tertib mengantre, mematuhi prosedur pengisian BBM, serta tidak melakukan praktik pengangsuan maupun penimbunan.
Organda menegaskan akan terus mengawasi proses penyaluran dan melaporkan apabila ditemukan penyimpangan. Dengan terealisasinya kuota tersebut, diharapkan aktivitas transportasi darat di Pulau Morotai kembali berjalan lancar dan biaya angkutan masyarakat dapat lebih terjangkau. *
