Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) meminta seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi garda terdepan dalam mendukung pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap hari Jumat di empat kecamatan di Pulau Tidore.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan, kebijakan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan aktivitas kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan ibadah shalat Jumat. Lebih dari itu, pembatasan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat Tidore.
Hal itu disampaikan Ahmad Laiman saat memimpin Apel Pagi Gabungan dalam rangka mendukung pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat di empat kecamatan di Pulau Tidore. Apel berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (14/9/2026).
“Pembatasan ini bukan sekedar pembatasan aktivitas kerja semata untuk menyelenggarakan sholat jumat. Tetapi, ada inti disitu sebagai sebuah sikap untuk menjadi karakter kita. Sebab, dalam mewujudkan sesuatu itu juga dengan karakter dan pendekatan yang berbeda-beda,” jelas Ahmad Laiman.
Menurut dia, pembatasan aktivitas setiap Jumat diharapkan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dengan kehidupan masyarakat Tidore.
Ia bahkan membayangkan, pada waktunya nanti orang-orang akan mengenal Tidore sebagai daerah yang memiliki suasana berbeda setiap Jumat, ketika aktivitas pemerintahan dan masyarakat dibatasi.
“Pada saatnya orang-orang akan menganggap bahwa ada semacam menyepi di Tidore setiap hari Jumat. Itu yang penting untuk diwujudkan,” ujarnya.
Ahmad mengatakan, kondisi tersebut bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Menurut dia, nilai tersebut perlu dibangun secara bersama-sama sehingga dapat mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai. Implementasinya pun diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut.
Karena itu, ia meminta ASN tidak hanya menjalankan kebijakan tersebut sebagai sebuah kewajiban administratif, tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat.
“Saya dan Pak Walikota menunjukan dan mengarahkan kepada kita semua menuju jalan sesuai dengan yang diinginkan di dalam regulasi, aturan, dan sikap etika kita sebagai pelayan masyarakat, dan kepada ASN jadilah garda terdepan dalam mendukung pembatasan aktivitas ini,” tegasnya.
Ahmad menegaskan, dukungan ASN menjadi penting agar pembatasan aktivitas setiap Jumat dapat berjalan secara konsisten dan tidak berhenti sebatas kebijakan pemerintah.
Dengan keteladanan aparatur, pemerintah berharap pembatasan aktivitas tersebut dapat tumbuh sebagai kebiasaan sekaligus mencerminkan karakter dan kearifan lokal masyarakat Kota Tidore Kepulauan. *
