Sinarmalut.com, Morotai — Realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, Maluku Utara, pada Triwulan II 2026 mencapai Rp3,5 miliar. Investasi tersebut berasal dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta sejumlah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan tersebut.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menyampaikan capaian tersebut pada Selasa (22/9/2026). Menurut Rio, data investasi itu merupakan hasil rapat koordinasi yang melibatkan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Kedeputian Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kementerian Agraria, serta Badan Pengelola dan Pembangunan KEK Jababeka.
Berdasarkan laporan PT Jababeka, total investasi pada Triwulan II 2026 sebesar Rp3,5 miliar. Rinciannya, investasi BUPP mencapai Rp1,5 miliar, sedangkan investasi dari pelaku usaha sebesar Rp2 miliar.
Sejumlah perusahaan dan lembaga yang tercatat melakukan investasi antara lain PT Jababeka Morotai, Padang Golf Cikarang, Jababeka Infrastruktur, dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
Selain investasi, aktivitas usaha di KEK Morotai juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga 2026, jumlah tenaga kerja yang terserap dari berbagai pelaku usaha di kawasan tersebut mencapai 1.034 orang.
PT Jababeka Morotai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 895 orang. Selanjutnya Yayasan Pendidikan Universitas Presiden 55 orang, Biocrop 20 orang, Jababeka Infrastruktur 14 orang, Padang Golf Cikarang 13 orang, Kyudenko 12 orang, Binamitra 10 orang, Samudera Era Abadi 7 orang, Tressbio atau QD Japan 5 orang, serta Royal Castle Investment 3 orang.
Rio mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus mendorong terciptanya iklim investasi yang positif dan kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Jababeka dan para pelaku usaha agar kegiatan investasi di KEK Morotai terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengelola kawasan untuk mendorong investasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi masyarakat,” kata Rio. *
