Sinarmalut.com, Tidore - Empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan yang menitikberatkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, penataan aset, hingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III DPRD Kota Tidore Kepulauan di Gedung DPRD, Kamis (9/7). Rapat dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan turut dihadiri Ketua DPRD Ade Kama, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, serta insan pers.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Abdurrahman Arsyad menyatakan menerima Ranperda LPP APBD 2025 dengan sejumlah catatan. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat PAD, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan anggaran memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Nurhayati Arifin menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda dengan lima catatan. Fraksi PKB mendorong efektivitas belanja daerah sekaligus optimalisasi PAD tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) yang disampaikan Yusuf Bata juga menyatakan setuju Ranperda dibahas lebih lanjut. Fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan PAD, efektivitas penggunaan anggaran, serta penataan aset daerah agar dikelola secara lebih optimal.
Adapun Fraksi ADEM melalui juru bicara Hasanuddin Fabanyo menyatakan siap membahas Ranperda secara objektif dan kritis. Fraksi tersebut memberikan enam poin perhatian, di antaranya evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran serta pemanfaatan SiLPA sebesar Rp25,95 miliar agar mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wakil Ketua DPRD Asma Ismail menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, melalui pandangan umum tersebut diharapkan lahir berbagai masukan, catatan strategis, koreksi, apresiasi, dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
"Pertanggungjawaban APBD bukan hanya menyajikan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Asma. *
