Sinarmalut.com, Morotai - Upaya memperluas akses layanan hukum di wilayah terluar Indonesia kian menunjukkan kemajuan. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Morotai, menyusul kunjungan kerja jajaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Selasa (21/4/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, disambut langsung Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua. Agenda utama kunjungan tersebut adalah meninjau lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan gedung pengadilan.
Dalam pertemuan itu, Rusli menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kehadiran lembaga peradilan di Morotai. Ia menyebutkan, lahan seluas kurang lebih dua hektare telah disiapkan untuk pembangunan PN Morotai beserta fasilitas pendukungnya.
“Kami telah menyiapkan lahan sekitar 2 hektar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Pengadilan Negeri di Morotai,” kata Rusli.
Ia menambahkan, keberadaan pengadilan di wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Suwono mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan. Ia menilai dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan PN Morotai.
Menurut Suwono, selama ini masyarakat Morotai masih harus menempuh jarak cukup jauh untuk menjalani proses persidangan, yakni ke Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Tobelo.
“Kehadiran Pengadilan Negeri di Morotai akan memperpendek rentang kendali pelayanan hukum, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau,” ujarnya.
Usai pertemuan, rombongan langsung meninjau lokasi lahan yang direncanakan menjadi tempat pembangunan gedung pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pemasangan papan nama sebagai penanda resmi lokasi pembangunan.
Kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur peradilan di Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga yudikatif diharapkan mampu meningkatkan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan terluar Indonesia. *
