Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Akbar Magoda
Sinarmalut.com, Morotai - Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Akbar Magoda, mengungkapkan pentingnya menempatkan sejarah secara layak dalam konteks identitas bangsa. Melalui suatu opini kritis yang ditulis oleh Arafik A Rahman, Akbar menyoroti bahwa sejarah bukan sekadar deretan peristiwa yang telah berlalu, melainkan juga merupakan cermin harga diri dan fondasi bagi arah masa depan suatu daerah.
Dalam hal ini, usulan pergantian nama Bandara Pitu Morotai menjadi Bandara Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah diusulkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat identitas Morotai dalam peta sejarah Maluku Utara.
"Mewakili fraksi kami, saya mendukung penuh penggantian nama ini. Tidak ada yang keliru jika kita menempatkan nama Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah, seorang pemimpin yang berjuang membela dan membangun Morotai, sebagai simbol kebesaran di bandara kebanggaan kita," tegas Akbar pada Rabu (09/07/2025).
Opini Arafik A Rahman yang dipublikasikan di dua media online Maluku Utara menyebutkan bahwa memperjuangkan identitas sejarah bukanlah sekadar romantisme masa lalu, tetapi merupakan tanggung jawab politik dan sosial. Pernyataan ini sejalan dengan semangat Fraksi KNN DPRD Pulau Morotai yang memahami pentingnya peneguhan jati diri melalui rekonstruksi tradisi dan sejarah.
Akbar mengutip pemikiran ahli sejarah Eric Hobsbawm, dalam The Invention of Tradition (1983). "Tradisi yang tampak atau mengaku tua seringkali justru baru diciptakan, namun tradisi semacam ini memainkan peran penting dalam membentuk kohesi sosial dan legitimasi politik."
Pernyataan Hobsbawm ini menegaskan, legitimasi politik daerahnya juga dibangun melalui rekonstruksi tradisi dan sejarah. Inilah dasar kenapa pergantian nama bandara bukan semata-mata soal nama, tetapi peneguhan identitas dan integritas Morotai di tengah dinamika geopolitik kawasan Pasifik.
Lebih jauh, Akbar juga mengusulkan peninjauan ulang terhadap tanggal peringatan Hari Jadi Kabupaten Pulau Morotai yang selama ini diperingati setiap 20 Maret.
“Berdasarkan telaah dokumen pemekaran, tanggal tersebut justru keliru secara historis. Fakta menunjukkan, 20 Maret 2008 tidak memuat peristiwa heroik apa pun dalam perjalanan pemekaran Morotai. Yang ada hanyalah penetapan Morotai sebagai Daerah Otonomi Baru pada 29 Oktober 2008 oleh Komisi II DPR RI, serta penandatanganan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 pada 26 September 2008. Momentum paling monumental justru terjadi pada 2 November 2006, saat deklarasi pemekaran diselenggarakan oleh seluruh tokoh masyarakat di Taman Kota Daruba, sebagaimana tercatat dalam buku '"Perang Pasifik, Pemekaran dan Pembangunan," kuti Akbar dari tulisan Arafik A Rahman.
Akbar berharap agar semua pihak, termasuk DPRD, Bupati, Wakil Bupati, serta tokoh masyarakat, ikut mendukung upaya koreksi sejarah ini. Ia mendorong pembentukan Tim Akademisi Independen untuk meneliti ulang sejarah Morotai berdasarkan dokumen primer yang sahih.
Fraksi KNN juga mendorong Sultan Ternate dan Gubernur Maluku Utara untuk duduk bersama TNI AU, membuka ruang diskusi terkait pergantian nama bandara demi kehormatan dan marwah daerah.
“Jika ditemukan kesalahan, perlu ada koreksi resmi terhadap hari jadi Morotai demi generasi mendatang. Mari kita hilangkan ego sektoral dan berdiri bersama di atas kesadaran sejarah yang benar," ajaknya.
Akbar percaya bahwa politik sejatinya bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan seni merawat identitas, merajut rekonsiliasi dan menata masa depan.
Ia menegaskan, Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional DPRD Pulau Morotai siap menjadi garda depan dalam mendorong agenda ini, meyakini bahwa Morotai akan semakin bermartabat dengan sejarahnya yang ditempatkan pada altar yang tepat.
“Sejarah bukan untuk disembunyikan dalam lemari masa lalu, melainkan untuk disandingkan di ruang tamu masa depan, agar generasi baru tahu di mana kaki mereka berpijak dan dimana hati mereka melangkah,” tuturnya. *
