Sinarmalut.com, Tidore - Untuk meningkatkan pelayanan publik, Walikota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan Zulkifli Ohorella bersama OPD terkait mengikuti sosialisasi penetapan target jumlah warga negara dan mutu layanan standar pelayanan minimal (SPM) di Daerah secara virtual zoom meeting. Sosialisasi ini berlangsung di ruang rapat Protokol, Selasa (29/7/2025).
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bagus Agung Herbowo, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah bersam tim penata SPM se Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Bangda Kemendagri Bagus Agung Herbowo menegaskan bahwa penetapan target jumlah warga dan mutu layanan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan program kegiatan benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata.
“Sehingga melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai metode perhitungan target layanan, penggunaan data penduduk sebagai dasar perencanaan, serta integrasi indikator mutu layanan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD dan RPJMD. Selain itu, disampaikan pula pentingnya pelaporan capaian target secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan pemerintah pusat," kata Herbowo.
Herbowo juga menambahkan, dengan terselenggaranya sosialisasi ini, Kemendagri berharap seluruh pemerintah daerah dapat segera merespons dan menindaklanjuti surat edaran tersebut secara konkret. Penetapan target yang tepat dan layanan yang bermutu menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Usai mengikuti Sosialisasi tersebut, Asisten Sekda Bidang Administrasi umum Yakub Husain mengatakan, standar pelayanan minimal (SPM) ini adalah hal penting untuk sebuah mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi Pemerintah yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal.
“Sehingga kita Kota Tidore pada tahun 2024 mendapatkan apresiasi dari Bina Bangda Kemendagri sebagai salah satu Kota di Provinsi Maluku Utara yang meraih peringkat I dalam capaian kinerja penerapan SPM tahun 2024 dimana Kota Tidore berhasil memperoleh indeks SPM tertinggi se Maluku utara di angka 75,37 sehingga menempatkan Kota Tidore di atas capaian Provinsi Maluku Utara dan Sembilan kabupaten/kota di wilayah tersebut," kata Yakub.
“Saya harap prestasi ini terus dipertahankan, sehingga kita dapat memberikan mutu pelayanan terbaik kepada masyarakat, agar kedepan Kota Tidore dapat mencapai nilai standar pelayanan minimal (SPM) Paripurna," sambung Yakub. *
