Sekretaris Fraksi PDIP, Yafet Sidigol
Sinarmalut.com, Morotai - Dalam Rapat Paripurna pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Tahun Anggaran 2024, Sekretaris Fraksi PDIP, Yafet Sidigol, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pulau Morotai yang telah menyampaikan Nota Keuangan APBD. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu disampaikan dalam forum ini.
"Kami mengapresiasi Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan segala dinamika yang terjadi hingga saat ini," kata Yafet di sidang paripurna DPRD, jumat (11/7/2025).
Dia menekankan bahwa tantangan utama dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang masih cukup tinggi. Ketergantungan ini, menurutnya, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan dan pergerakan ekonomi yang dinamis.
Optimisme akan Kolaborasi
Meskipun tantangan tersebut ada, Fraksi PDIP tetap optimis bahwa dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta dukungan dari stakeholder dan masyarakat, target-target yang telah ditetapkan dalam RAPBD Tahun 2024 dapat dicapai.
"Kita semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2024 dapat tercapai," ungkapnya.
Realisasi APBD
Fraksi PDIP mencatat total Pendapatan Daerah sebesar Rp 856.209.323.619,00 dengan realisasi lebih tinggi, yaitu Rp 941.663.228.711,60. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Total Belanja Daerah tercatat sebesar Rp 951.268.938.270,00. Dengan rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer yang perlu dikelola secara efisien.
Peningkatan Pendapatan melalui Inovasi
Dalam menghadapi tantangan pencapaian pendapatan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah, yang dapat diberikan kepada daerah dengan prestasi tertentu.
Prioritas Pelayanan Kesehatan
Di bidang kesehatan, Fraksi PDIP menekankan perlunya segera dibayarkan kewajiban Pemerintah Daerah terkait BPJS Kesehatan, obat-obatan, alat, dan fasilitas kesehatan yang belum terbayar. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Hak dan Kewajiban DPRD
Terkait dengan hak dan kewajiban, Fraksi PDIP menegaskan bahwa perjalanan dinas, reses, dan kegiatan lain oleh anggota DPRD adalah bagian dari tugas legislatif. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk menerima biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2024/2025.
“Fraksi PDIP berharap agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan harapan masyarakat Pulau Morotai,” tutupnya. *
