Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat ini diadakan melalui zoom meeting yang berlangsung di ruang rapat Sekda Tikep, Selasa (10/6/2025).
Rakor rutin ini diikuti oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tidore Oki Afrizal dan OPD Terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah aktif mengawal kondisi inflasi di wilayahnya masing-masing dengan data yang akurat dan langkah yang responsif. Karena salah satu fokus Arah Mendagri adalah pentingnya pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal.
“Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan data-data strategi yang relevan, baik dari internal daerah maupun dari mitra,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Dr. Pudji Ismartini, memaparkan data perkembangan inflasi Mei dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Paparan tersebut menunjukkan bahwa secara historis, bulan Mei cenderung mengalami inflasi, puncaknya terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen.
Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mei 2025 justru mencatatkan deflasi sebesar 0,37 persen, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini dianggap signifikan dan menjadi perhatian tersendiri dalam strategi pengendalian harga ke depan.
Dalam grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa berbagai komponen seperti harga barang yang diatur pemerintah (administered price), bahan makanan, serta barang-barang kebutuhan pokok lainnya memberikan kontribusi yang bervariasi setiap tahunnya terhadap inflasi atau deflasi.
“Ini menjadi indikator penting bagi kita semua, bahwa pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah dan pusat. Ketika komponen harga bergejolak mendominasi, itu berarti sistem distribusi dan pasokan belum stabil,” ujar Dr. Pudji Ismartini.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga di daerah.
“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh langkah-langkah strategi nasional, dengan menggelar pembagian pangan gratis, penguatan cadangan pangan, pengendalian distribusi barang dan mengendalikan perkembangan harga dan stok secara berkala setiap minggunya,” ungkapnya. *
