Sinarmalut.com, Morotai - Aspek penting dalam pemerintahan adalah bagaimana kebijakan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan mekanisme yang tepat. Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD Kabupaten Pulau Morotai melalui konferensi pers yang diadakan pada Selasa (10/05/2025) yang dipimpin oleh Erwin Sutanto, bersama Sherly Djaina dan Rivai Malase.
Mereka menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penyerangan, tetapi refleksi 100 hari kerja Pemerintah Daerah di bawah Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane.
Dalam penyampaiannya, Erwin menjelaskan bahwa tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat adalah untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberhentian sementara terhadap 11 kepala desa tanpa mengikuti mekanisme yang seharusnya. Ia memberi contoh konkret mengenai penemuan saat turun ke lapangan, di mana ada indikasi pemilihan yang tidak adil dalam sanksi yang diberikan.
Terkait dengan mutasi ASN, Erwin menyatakan bahwa meskipun ASN bersedia ditempatkan di mana saja, terdapat aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan. Ia menyoroti perlunya mempertimbangkan kemampuan ASN dalam melayani masyarakat berdasarkan pemahaman lokal mereka. Hal ini juga berkaitan dengan efektivitas dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Lebih jauh, mengenai beasiswa untuk mahasiswa, ia mengkritisi langkah pemerintah daerah yang menghentikan pembiayaan pendidikan mahasiswa Morotai yang kuliah di luar daerah dengan alasan efisiensi. Menurutnya, pendidikan bukanlah sektor yang seharusnya terkena dampak efisiensi anggaran, terutama mengingat mahasiswa tersebut adalah harapan masa depan daerah.
Erwin, mewakili Fraksi PSI, menekankan pentingnya dukungan terhadap generasi muda agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka dan berkontribusi bagi daerah. Sebuah kebijakan yang pro terhadap pendidikan dan menghargai potensi lokal menjadi sangat penting bagi kemajuan Pulau Morotai.
Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang diambil bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti mekanisme yang diatur, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. *
