Sinarmalut.com, Tidore - Beban belanja pegawai masih menjadi persoalan besar dalam penyusunan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kota Tidore mengungkapkan, belanja pegawai menyumbang 66,39 persen dari total Belanja Operasi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah berharap kebijakan pengalihan pembayaran gaji PPPK ke APBN segera terealisasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut, bersama Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ahmad Laiman menjelaskan, tingginya kontribusi belanja pegawai terhadap Belanja Operasi berpotensi ditekan apabila kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan penuh waktu melalui APBN benar-benar direalisasikan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah melakukan efisiensi terhadap belanja rutin dan operasional lainnya selama dua tahun terakhir.
"Kami berharap kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN dapat terealisasi. Dengan begitu, beban belanja pegawai dalam APBD dapat lebih efisien," ujar Ahmad Laiman.
Di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Tidore Kepulauan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 82.110.770.924 pada 2027.
Target tersebut meningkat Rp 9.743.468.550 dibandingkan target PAD Tahun Anggaran 2026.
Untuk mencapai target itu, pemerintah daerah akan memperkuat pemetaan potensi pajak dan retribusi, memperluas digitalisasi pengelolaan pendapatan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja OPD pengelola PAD.
Ahmad Laiman mengatakan, optimalisasi PAD menjadi langkah penting agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dalam penjelasannya, Ahmad Laiman juga mengungkapkan alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027.
Ia menjelaskan, besarnya SILPA tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Karena belum ada kepastian, pemerintah daerah masih memperhitungkan kebutuhan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Tidore Kepulauan juga masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum disalurkan dengan nilai sekitar Rp 160 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Mayora.
Penyertaan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Selain persoalan fiskal, Pemkot Tidore Kepulauan turut menyiapkan langkah menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan La Nina yang diperkirakan BMKG terjadi pada 2027.
Ahmad Laiman menyebut pemerintah daerah akan memaksimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar serta memanfaatkan anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan bencana maupun gangguan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Tidore memastikan sejumlah sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas dalam APBD 2027.
Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan.
Sektor pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan juga tetap menjadi perhatian.
Ahmad Laiman menambahkan, sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan barang serta jasa yang belum terlaksana pada 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi kembali dalam Ranperda APBD 2027.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga disebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Ahmad Laiman meminta DPRD mencermati seluruh program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD 2027.
Ia berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas, realistis, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. *
