
Ketua LPP Tipikor Halteng Fandi Risky
Sinarmalut.com, Weda - Masa pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Trans Waleh–Simpang Yeke, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, menjadi sorotan Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halteng. Proyek senilai Rp 42,08 miliar itu dipersoalkan karena memiliki masa kontrak 357 hari kalender untuk pengerjaan jalan sepanjang 5,6 kilometer.
LPP Tipikor menilai durasi pelaksanaan tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait rasionalitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan capaian pekerjaan di lapangan.
Ketua LPP Tipikor Halteng Fandi Risky mengatakan, panjang ruas jalan dan kondisi geografis wilayah tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam menetapkan waktu pelaksanaan proyek.
Menurut dia, masa pengerjaan hampir satu tahun patut dipertanyakan apabila pekerjaan yang dilakukan hanya berupa rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan tanpa kompleksitas konstruksi yang tinggi.
"Jika item pekerjaannya hanyalah rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan biasa seperti medan di wilayah Halmahera Tengah yang mobilisasinya terukur tanpa hambatan, hal ini menimbulkan sejumlah dugaan yang patut diselidiki aparat penegak hukum," kata Fandi dalam keterangan persnya, Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan data proyek yang disampaikan LPP Tipikor, pekerjaan tersebut berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dengan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01.
Proyek dengan nilai kontrak Rp 42.084.818.000 itu dikerjakan PT Lasisco Haltim Raya. Adapun pengawasan pekerjaan dipercayakan kepada konsultan supervisi PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultants.
LPP Tipikor juga mempertanyakan perhitungan kapasitas produksi harian peralatan konstruksi yang digunakan, termasuk Asphalt Mixing Plant (AMP) dan ekskavator. Lembaga tersebut menilai perencanaan waktu pelaksanaan semestinya didasarkan pada volume pekerjaan, kapasitas peralatan, kondisi lapangan, serta kebutuhan teknis konstruksi.
Fandi menduga terdapat persoalan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan tidak optimalnya pengendalian waktu oleh pihak terkait.
Ia juga menyoroti potensi pembengkakan biaya operasional akibat panjangnya masa pelaksanaan, mulai dari sewa alat berat, gaji tenaga kerja inti kontraktor, operasional direksi keet, hingga biaya konsultan supervisi.
"Semakin lama masa pelaksanaan, semakin besar biaya sewa alat berat, gaji staf inti kontraktor, operasional direksi keet, dan biaya konsultan supervisi yang harus dibayar negara," ujarnya.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, rincian pekerjaan, laporan kemajuan fisik, serta realisasi pembayaran proyek.
LPP Tipikor berencana mengajukan langkah pengawasan resmi sebelum pekerjaan memasuki tahapan Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Mereka mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara memanggil dan meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Yusep Lingga, beserta pihak kontraktor pelaksana.
"Ditreskrimsus Polda Maluku Utara harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap PPK saudara Yusep Lingga, S.T., M.T., dan pelaksana PT Lasisco Haltim Raya guna mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara," kata Fandi.
Selain meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran, LPP Tipikor juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut sebelum PHO dilaksanakan.
Menurut LPP Tipikor, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan fisik, penggunaan anggaran, dan ketentuan kontrak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak BPJN Maluku Utara maupun kontraktor pelaksana terkait kritik dan dugaan yang disampaikan LPP Tipikor tersebut. *