Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan Beranda

Bahas APBD 2027, Fraksi di DPRD Tikep Desak Belanja Daerah Lebih Tepat Sasaran

Tuesday, 17 November 2026 | 16:36 WIB Last Updated 2026-11-17T07:36:39Z


Sinarmalut.com,
Tidore - Sejumlah fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminta pemerintah daerah memastikan anggaran 2027 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).


Dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman turut hadir. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan diikuti Ketua DPRD Ade Kama bersama 21 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para asisten sekda, staf ahli wali kota, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.


Fraksi PDI Perjuangan menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara Ardiansyah Fauji. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan rencana pendapatan daerah 2027 yang mencapai Rp 915,46 miliar atau naik 14,98 persen dibandingkan rancangan APBD 2026.


Namun, fraksi ini menilai struktur pendapatan daerah masih perlu mendapat perhatian serius. Sebab, dari total pendapatan tersebut, PAD hanya sebesar Rp 82,11 miliar atau 8,97 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp 825,86 miliar atau sekitar 90,21 persen.


"Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan PAD berbasis pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah," kata Ardiansyah.


Menurutnya, peningkatan PAD harus bertumpu pada perluasan aktivitas ekonomi dan perbaikan tata kelola pendapatan, bukan dengan menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.


Selain persoalan pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai penyesuaian komposisi belanja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, sesuai dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.


"Fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja," ujarnya.


Ardiansyah menegaskan, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membiayai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan pemerataan pembangunan, mengingat karakteristik geografis Tidore Kepulauan yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan dengan kebutuhan infrastruktur serta akses pelayanan berbeda.


Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan jalan, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.


Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Kasman Ulidam menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Kasman meminta pemerintah daerah memastikan belanja operasional sesuai kebutuhan sehingga tidak menggerus ruang fiskal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.


"Belanja modal harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat," ungkap Kasman.


Fraksi PKB berharap RAPBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan lebih baik, infrastruktur memadai, kesempatan ekonomi lebih luas, dan peningkatan kesejahteraan.


Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui juru bicara Yusuf Bahta. Fraksi ini menilai Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangannya menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Kota Tidore Kepulauan.


Yusuf mengatakan pembahasan APBD tidak boleh hanya berfokus pada besaran angka pendapatan dan belanja. Setiap rupiah yang direncanakan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.


"Fraksi DKI meminta pemerintah daerah memastikan belanja dalam APBD 2027 benar-benar berorientasi pada prioritas pembangunan. Program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan capaian pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar," kata Yusuf.


Fraksi DKI berharap pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2027 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat.


Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM) melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya meminta pembahasan APBD 2027 dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.


Fraksi ADEM menilai APBD merupakan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan pemerintahan, pemerataan kesejahteraan, hingga kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.


Alifandi mengatakan kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan dan pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar dan infrastruktur.


"Keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga kualitas pelaksanaan, efektivitas program, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah," tegas Alifandi.


Dia meminta seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, tepat waktu, tepat sasaran, serta memiliki indikator capaian yang jelas.


Fraksi ADEM juga berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 berlangsung terbuka, objektif, dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.


Seluruh pandangan umum fraksi tersebut selanjutnya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD Kota Tidore Kepulauan. *

  • Bahas APBD 2027, Fraksi di DPRD Tikep Desak Belanja Daerah Lebih Tepat Sasaran
  • 0

Terkini