Sultan Tidore, Husain Sjah
Sinarmalut.com, Tidore - Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat menuai kritik dari Sultan Tidore, Husain Sjah. Ia menilai langkah tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil daerah dan berpotensi memperlambat pembangunan, khususnya di Maluku Utara.
“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kemampuan daerah untuk bertahan dan berkembang,” kata Husain dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat, melainkan bagian dari tanggung jawab moral sebagai elemen bangsa. Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kondisi daerah.
Namun, di lapangan, pemerintah daerah justru merasakan dampak signifikan dari pemangkasan tersebut. Husain menyebut kebutuhan dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga pemulihan ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pusat.
Kebijakan yang diterapkan secara merata menjadi sorotan utama. Husain menilai pendekatan itu mengabaikan kontribusi masing-masing daerah terhadap negara.
“Daerah yang memberi kontribusi besar justru mengalami pemangkasan signifikan. Ini problem serius,” ujarnya.
Ia mencontohkan perlakuan berbeda terhadap Papua yang selama ini mendapatkan alokasi anggaran khusus. Bagi Husain, perbedaan kebijakan semestinya didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi, bukan diseragamkan.
Kritik juga diarahkan pada argumentasi pemerintah yang mengaitkan pemangkasan anggaran dengan upaya menekan korupsi. Husain menilai logika tersebut keliru.
“Kalau tujuannya memberantas korupsi, perbaiki penegakan hukum. Jangan justru memangkas anggaran yang dibutuhkan daerah,” katanya.
Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurut dia, langkah korektif diperlukan agar pembangunan daerah tidak terhambat.
Husain juga mengingatkan, ketimpangan kebijakan fiskal berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan daerah. Dalam jangka panjang, hal itu bisa mengganggu stabilitas pembangunan nasional. “Kalau daerah melemah, beban negara justru akan semakin besar,” ujarnya.
Di tengah dorongan efisiensi anggaran, perdebatan mengenai keadilan fiskal kembali mengemuka. Bagi daerah seperti Maluku Utara, kebijakan anggaran bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat kini dihadapkan pada pilihan yakni mempertahankan kebijakan seragam atau membuka ruang evaluasi berbasis kebutuhan daerah. *
