Sinarmalut.com, Morotai - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai Maluku Utara) menggelar aksi demonstrasi di tiga titik berbeda di Pulau Morotai pada Senin (4/8/2025). Lokasi demonstrasi meliputi depan kantor Bupati, Polres, dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
Massa aksi yang dipimpin oleh Rian Tatapa membawa spanduk bertuliskan "Petani Menderita, Pasar Terbengkalai, Bupati dan DPRD Miskin Ide, Polres Morotai Kalah dengan Oknum Pelecehan". Pesan ini mencerminkan kekhawatiran dan tuntutan mahasiswa terhadap sejumlah isu yang mereka anggap krusial.
Salah satu masalah utama yang diangkat oleh Samurai Maluku Utara adalah kondisi sektor pertanian di daerah tersebut. Mereka menyampaikan bahwa Dinas Pertanian tidak memberikan perhatian yang cukup dalam memenuhi kebutuhan petani, seperti pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan, dan kebutuhan pertanian lainnya. Situasi ini dinilai sangat merugikan petani di wilayah SP1 dan SP.
Selain isu pertanian, para demonstran juga menyoroti keberadaan pedagang liar yang masih berkeliaran di emperan jalan, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Lebih parah lagi, terdapat laporan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di Kecamatan Morotai Utara, yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah terhadap siswa.
Menanggapi berbagai masalah ini, Samurai Maluku Utara distrik Unipas menuntut beberapa hal, antara lain:
1. Bupati segera memberikan bantuan berupa pupuk, bibit, obat-obatan, lahan, bak air, dan sumur bor kepada petani.
2. Segera hentikan impor barang ke Kabupaten Pulau Morotai.
3. Meningkatkan pemberdayaan petani sawah di Morotai.
4. Segera menyelesaikan masalah lahan petani di enam kecamatan di Morotai.
5. Tertibkan pedagang liar yang mengganggu keindahan dan ketertiban umum.
6. Polres Morotai segera selesaikan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Morotai Jaya.
7. DPRD segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan perempuan dan anak.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat serta upaya untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga. Dengan harapan, tuntutan tersebut dapat diindahkan demi kesejahteraan bersama. *
