Sinarmalut.com, Tidore - Untuk penguatan koordinasi, sinergitas dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus menyelaraskan program kegiatan dan penerapan SPM kebencanaan Kabupaten dan Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Penanggulangan Bencana se Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Kota Tidore Kepulauan.
Rakor Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dibuka secara resmi Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman yang ditandai dengan Pemukulan Tifa dipusatkan di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Kamis (24/7/2025).
Mengawali sambutannya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Lain menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Daerah di Kota Tidore Kepulauan serta apresiasi atas terpilihnya Kota Tidore Kepulauan sebagai tuan rumah penyelenggaraan RAKERDA se Provinsi Maluku Utara.
“Mengawali sambutan ini, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Daerah di Kota Tidore Kepulauan, sebuah kehormatan menerima Bapak dan Ibu di Kota tercinta ini, apresiasi juga kami sampaikan atas terpilihnya Kota Tidore Kepulauan sebagai tuan rumah penyelenggaraan RAKERDA se Provinsi Maluku Utara. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan bagi kami, yang kami," ungkapnya.
Ahmad Lain menambahkan Namun juga patut pikirkan bersama bahwa bencana merupakan hal yang tidak bisa diprediksi dengan pasti, namun kita harus yakin dan percaya bahwa setiap antisipasi dapat meminimalisir permasalahan pada saat terjadinya bencana.
“Penanggulangan bencana menjadi sebuah skema antisipasi yang kita ketahui bersama harus disusun dengan rapi dan terstruktur karena hal ini menyangkut tentang kemanusiaan, dan merupakan perwujudan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif," kata Ahmad Laiman.
Ahmad Laiman berharap dengan adanya koordinasi yang baik di antara pemangku kepentingan khususnya di bidang penanggulangan bencana akan membawa manfaat yang besar kepada seluruh masyarakat Moloku Kie Raha.
Sambutan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara Fehbi Alting menyampaikan urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang jenis dan mutu pelayanannya diatur dalam bentuk SPM. Sehingga memiliki konsekuensi pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi pemenuhan SPM yang telah ditentukan.
Lanjutnya, dampak dari bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca extrim menyebabkan curah hujan yang tinggi melanda di beberapa wilayah kabupaten/kota, sehingga Gubernur Maluku Utara menetapkan penangan tanggap darurat pada 7 (tujuh)Kabupaten/Kota diantaranya Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Fehbi Alting berharap dengan adanya rakor ini ada pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat meningkatkan kemampuan bagi pejabat aparatur dalam lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengurangan risiko bencana.
Sementara Jainuddin Samsudin dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakan Rakor ini adalah untuk penguatan koordinasi, sinergitas dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus menyelaraskan program kegiatan dan penerapan SPM urusan kebencanaan Kabupaten/Kota. Rakor akan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 24-25 Juli 2025 serta peserta dari BPBD se Provinsi Maluku Utara.
Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, beserta Ketua I, Sumiyati Ahmad Laiman, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan, Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo, Para Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Kota Tidore Kepulauan. *
