Sinarmalut.com, Tidore - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dikoordinir oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Oki Afrizal beserta OPD terkait, mengikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara dare melalui zoom meeting di Ruang Rapat Sekda, Senin (30/6/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Sekretaris Jenderal Mendagri Tomsi Tohir dan perwakilan kementerian/lembaga.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya mengatakan, secara nasional terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 21 provinsi lainnya mengalami penurunan dan satu provinsi tercatat stabil dibandingkan pekan keempat bulan sebelumnya.
“Kalau kita lihat, penyumbang utama IPH secara nasional adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah, yang perlu segera diperhatikan adalah beras dan minyak goreng,” ucap Amalia.
Selain beras, sejumlah komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan telur ayam ras juga diperkirakan akan memberikan tekanan harga. Sementara itu, daging sapi dan cabai merah saat ini masih relatif stabil dan memberikan kontribusi rendah terhadap kenaikan harga.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menyampaikan, dari pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian PKP pada Badan Pendapatan Daerah, ada 174 dari 514 kabupaten/kota yang telah mempublikasikan terkait dengan Bphtb Pbg maupun percepatan pbg di masing-masing wilayah.
“Untuk mencapai sasaran Program Nasional Tiga Juta Rumah melalui Pembangunan dan Renovasi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, seluruh ekosistem perumahan, peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintahan Desa," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terkait evaluasi program Pelaksanaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mencakup Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Ulang tahun, Sekolah dan Khusus) yang telah dimulai sejak Februari 2025 yang ditargetkan 280 juta orang, Pembangunan 66 Rumah Sakit Tipe D ke tipe C untuk Daerah 3T dan penanganan penyakit menular TBC.
“Mohon dukungan dari seluruh kepala daerah agar program PKG presiden ini dapat diselesaikan dengan baik, agar target 50 juta masyarakat tahun ini dapat tercapai,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan mengoptimalkan langkah-langkah konkret pada Program Nasional 3 juta rumah dan PKG. *
