Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Daerah Pemilihan (Dapil) III Sarmin Mustari
Sinarmalut.com, Tidore - Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Daerah Pemilihan (Dapil) III Sarmin Mustari meminta Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan sesuai bidangnya.
“Harus ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Tidore, khususnya Walikota dan Wakil Walikota, karena kami dari Komisi I DPRD Tidore berharap agar mulai dari Eselon II, III, dan IV dievaluasi secara menyeluruh,” kata Nobon sapaan akrabnya, Senin (23/06/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, penempatan pejabat struktural tidak boleh didasarkan pada hubungan emosional dengan kepala daerah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya profesionalisme dalam birokrasi agar visi-misi Walikota Muhammad Sinen dan Wakil Walikota Ahmad Laiman dapat terwujud.
“Setiap bidang itu seharusnya diisi oleh orang yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai, jangan karena merasa dekat secara emosional, lalu ditempatkan pada posisi tertentu. Ini soal kelayakan dan tanggung jawab birokrasi,” tegasnya.
Walikota Muhammad Sinen dan Wakil Walikota Ahmad Laiman yang kerap disapa masyarakat sebagai “Ayah dan Abang” ini baru saja memenangkan Pilkada 2024 dengan mengusung visi besar: Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi. Sehingga, Sarmin menyebut, keberhasilan realisasi visi tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di birokrasi yang dipimpinnya keduanya saat ini.
Ia juga menyoroti tiga instansi yang dianggap krusial dalam lima tahun pemerintahan ke depan, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Pariwisata.
“Keberhasilan atau tidaknya, sangat dititikberatkan pada tiga dinas ini, sehingga kami dari Komisi I mendorong agar Walikota dan Wakil Walikota memberikan perhatian khusus pada evaluasi tiga dinas tersebut. Tapi bukan berarti dinas- dinas yang lain tidak penting,” ujarnya.
Dia berharap, proses evaluasi dilakukan secara objektif dan profesional, bukan karena kedekatan personal agar tujuan utama adalah menciptakan birokrasi yang solid dan kompeten.
“Intinya, kalau kita ingin mencapai tujuan besar bersama, maka harus dimulai dari menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Evaluasi harus didasarkan pada standar kelayakan, bukan karena siapa dia, tapi apa yang bisa dia lakukan untuk masyarakat Tidore,” tuturnya. *
