Sinarmalut.com, Tidore - Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan resmi menyerahkan rekomendasi hasil dialog Kwatak Bacarita yang bertajuk "Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa?" kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore untuk ditindaklanjuti.
Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Kwatak Tidore, Suratmin Idrus, kepada Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, di ruang kerja Wakil Wali Kota pada Selasa (13/10/2025).
Setelah penyerahan rekomendasi, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada Komunitas Wartawan Tidore atas penyelenggaraan dialog publik mengenai kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
"Atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kwatak, karena telah melakukan terobosan yang cukup kreatif dan inovatif untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di tengah situasi krisis dana transfer dari Pemerintah Pusat," ungkap Wakil Wali Kota.
Orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kota Tidore ini menegaskan bahwa diskursus yang dihasilkan oleh Kwatak Tidore akan menjadi peta jalan bagi Pemerintah Kota Tidore dalam mengambil keputusan, khususnya dalam mengatur birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun dengan dana yang terbatas.
"Dari diskursus seperti ini, kami dapat termotivasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi pengurangan dana transfer, sehingga setiap OPD dapat melakukan perubahan mindset yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kota Tidore ini menambahkan, ke depan, Pemerintah Kota Tidore di bawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman berkomitmen untuk menempatkan pejabat yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, poin-poin rekomendasi dari dialog Kwatak Bacarita ini akan dipelajari dan ditindaklanjuti.
"Kami berharap dialog Kwatak Bacarita ini dapat berlanjut. Jika perlu, Kwatak bisa mengadakan dialog terkait birokrasi yang cerdas, yakni birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya sekedar keinginan. Di samping itu, dengan banyaknya OPD, kita perlu mengevaluasi apakah mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan rakyat atau belum," pungkasnya. *
